KOMPOLNAS: REFORMASI POLRI
CUKUP MENGGEMBIRAKAN
Antara, 25 September 2010
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas, menilai reformasi di tubuh Polri, khususnya di Polda NTT cukup menggembirakan. Koordinator Tim Peneliti Daerah Kompolnas wilayah NTT Dr Karolus Kopong Medan SH.MHum di Kupang, Sabtu, mengatakan kesuksesan jalannya reformasi di bidang struktural, instrumental dan kultural itu diukur berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polda NTT.
Kopong Medan yang juga Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengatakan hal ini ketika mempresentasikan hasil penelitian dalam bentuk Focus Grup Discussion (FGD) kepada komponen akademisi, LSM, Polri, Pers, aktivis perempuan dan komponen terkait lain.
Ia mengatakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh reformasi Polri di bidang struktural, instrumental, dan kultural terhadap potensi, kompetensi dan performa Polri, sekitar 50 persen lebih dari 200 responden yang ditemui memberikan jawaban dan penilaian positif terhadap reformasi tersebut.
Dalam pemaparan yang didampingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dr. Frans Rengka SH.MH selaku mederator FGD menyebutkan, dari aspek potensi Polri yang meliputi perencanaan anggaran, pembinaan SDM, penyediaan sarana dan prasarana, masih minim dan menjadi kendala yang memengaruhi kompetensi dan performans Polri.
Dia mengatakan kompetensi Polri yang meliputi peningkatan profesionalisme dan pemantapan kemandirian belum seutuhnya berjalan bagus, karena banyak anggota Polri belum memilki kualifikasi pendidikan memadai.
Sementra performa Polri yang terdiri atas penggunaan wewenang, pembangunan integritas/bersih dari korupsi, pemberian pelayanan publik, perlakuan yang adil atau tidak diskriminatif, dan penerapan diskresi masih nampak terjadi di sejumlah wilayah tugas Polri, meski jumlahnya semakin menurun dan secara umum telah berjalan baik.
Menurut dia, sekalipun hasil penelitian tersebut menunjukkan Polri sudah melakukan pekerjaan besar dengan melakukan reformasi internal, masih tetap saja menyisahkan sebuah pertanyaan kritis yang mengganggu pikiran publik. "Pertanyaan kritis dan sekaligus merupakan sebuah keraguan akademik inilah melatari Kompolnas bekerja sama dengan tim peneliti daerah yang berkompoten melakukan penelitian ini," katanya.
Penelitian ini juga dilatari pula oleh munculnya berbagai kasus besar yang melibatkan oknum Polri, mulai dari kasus Anggodo sampai mafia pajak dan isu rekening milyaran rupiah yang melibatkan beberapa petinggi Polri.
Sementara itu Koordinator Tim Peneliti Pusat Kompolnas Prof. Erlyn Indariti, SH.MA,Ph.D, pada kesempatan itu mengatakan kebijakan Kompolnas melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah dengan langkah-langkah reformatif tersebut, Polri kini sudah sangat profesional dan benar-benar menjadi polisi sipil.
Menurut Prof Erlyn, secara nasional penelitian ini dilakukan di empat Polda yaitu Polda Kepulaluan Riau, Polda Bali, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTT. Khusus Polda NTT, katanya, penelitian ini dipusatkan di empat Polsek yang termasuk dalam wilayah Polres dan Polresta Kupang yakni Polsek Alak dan Polsek Maulafa serta Polsek Kupang Timur dan Polsek Takari.+++
Kopong Medan yang juga Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengatakan hal ini ketika mempresentasikan hasil penelitian dalam bentuk Focus Grup Discussion (FGD) kepada komponen akademisi, LSM, Polri, Pers, aktivis perempuan dan komponen terkait lain.
Ia mengatakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh reformasi Polri di bidang struktural, instrumental, dan kultural terhadap potensi, kompetensi dan performa Polri, sekitar 50 persen lebih dari 200 responden yang ditemui memberikan jawaban dan penilaian positif terhadap reformasi tersebut.
Dalam pemaparan yang didampingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dr. Frans Rengka SH.MH selaku mederator FGD menyebutkan, dari aspek potensi Polri yang meliputi perencanaan anggaran, pembinaan SDM, penyediaan sarana dan prasarana, masih minim dan menjadi kendala yang memengaruhi kompetensi dan performans Polri.
Dia mengatakan kompetensi Polri yang meliputi peningkatan profesionalisme dan pemantapan kemandirian belum seutuhnya berjalan bagus, karena banyak anggota Polri belum memilki kualifikasi pendidikan memadai.
Sementra performa Polri yang terdiri atas penggunaan wewenang, pembangunan integritas/bersih dari korupsi, pemberian pelayanan publik, perlakuan yang adil atau tidak diskriminatif, dan penerapan diskresi masih nampak terjadi di sejumlah wilayah tugas Polri, meski jumlahnya semakin menurun dan secara umum telah berjalan baik.
Menurut dia, sekalipun hasil penelitian tersebut menunjukkan Polri sudah melakukan pekerjaan besar dengan melakukan reformasi internal, masih tetap saja menyisahkan sebuah pertanyaan kritis yang mengganggu pikiran publik. "Pertanyaan kritis dan sekaligus merupakan sebuah keraguan akademik inilah melatari Kompolnas bekerja sama dengan tim peneliti daerah yang berkompoten melakukan penelitian ini," katanya.
Penelitian ini juga dilatari pula oleh munculnya berbagai kasus besar yang melibatkan oknum Polri, mulai dari kasus Anggodo sampai mafia pajak dan isu rekening milyaran rupiah yang melibatkan beberapa petinggi Polri.
Sementara itu Koordinator Tim Peneliti Pusat Kompolnas Prof. Erlyn Indariti, SH.MA,Ph.D, pada kesempatan itu mengatakan kebijakan Kompolnas melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah dengan langkah-langkah reformatif tersebut, Polri kini sudah sangat profesional dan benar-benar menjadi polisi sipil.
Menurut Prof Erlyn, secara nasional penelitian ini dilakukan di empat Polda yaitu Polda Kepulaluan Riau, Polda Bali, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTT. Khusus Polda NTT, katanya, penelitian ini dipusatkan di empat Polsek yang termasuk dalam wilayah Polres dan Polresta Kupang yakni Polsek Alak dan Polsek Maulafa serta Polsek Kupang Timur dan Polsek Takari.+++
Tidak ada komentar:
Posting Komentar